Berita

Bertempat di Ruang Giri Manik Setda Kabupaten Wonogiri, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Sugeng Ahmady mewakili Ketua DPRD menyampaikan program kerja DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 dalam acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2024, Senin 16 Januari 2023. RKPD sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari RPJMD yang […]

Setelah melalui serangkaian pembahasan antara DPRD Kabupaten Wonogiri bersama Eksekutif, akhirnya 3 (tiga) Raperda disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Perda. Raperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2042 telah disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri pada hari Rabu, 21 Desember 2022. Sebelumnya Raperda tersebut telah selesai dibahas oleh

DPRD Kabupaten Wonogiri dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyetujui Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 Untuk dievaluasi Gubernur Jawa Tengah dalam Rapat Paripurna DPRD di Ruang Graha Paripurna, Selasa 15 November 2022. Persetujuan tersebut dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama yang ditandatangani Bupati Wonogiri dan Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri. Sebelumnya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri menyetujui Raperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi Gubernur Jawa Tengah dalam Rapat Paripurna DPRD yang dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 19 September 2022. Setelah mendengarkan laporan Badan Anggaran dalam membahas Raperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 dan penyampaian sikap akhir dari

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Salah satu bentuk pelaksanaan dari fungsi pembentukan perda yaitu menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati. Berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam

Setyo Sukarno Wakil Bupati Wonogiri, mewakili Bupati Wonogiri sampaikan Nota Pengantar LKPJ Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri, Senin 28 Maret 2022. Dalam Nota Pengantar disampaikan bahwa alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah pada periode tahun tertentu adalah Indek Pembangunan

[masterslider id=”91″] DPRD SETUJUI RAPERDA TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERDA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERDA Raperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri akhirnya disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin 31 Januari 2022. Lima Perda yang dilakukan pencabutan yaitu : 1. Perda Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. 2.

[masterslider id=”90″] Pelantikan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan Tahun 2019-2024. Bertempat di Gedung Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri, Senin, 27 Desember 2021, telah dilaksanakan Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Nuryanto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dipandu oleh Ketua DPRD Kabupaten

[masterslider id=”89″]

[masterslider id=”88″] DPRD Kabupaten Wonogiri berikan tujuh belas poin rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020. Rekomendasi tersebut tertuang dalam Keputusan DPRD yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri, Selasa 20 April 2021. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan