Artikel

Setelah melalui serangkaian pembahasan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri dan DPRD Wonogiri, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 resmi disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Wonogiri, Jumat (31/10/2025). Rapat yang digelar di Ruang Graha Paripurna DPRD Wonogiri itu dipimpin oleh Ketua DPRD Sriyono dan dihadiri Bupati Wonogiri

Judul ini saya pilih karena menggelitik dan mengusik pikiran dan mengusik perasaan karena terkesan bertani merupakan jalan terakhir untuk mendapatkan pendapatan/hasil setelah pekerjaan usaha yang lain menemui kegagalan, beruntung atau tidak sesuai harapan. “Kembali Bertani” saya maksudkan adalah bagaimana berfikir dan menghitung ulang sektor pertanian, sebenarnya mengelola pertanian sawah mempunyai tolok ukur yang jelas dan

Kedudukan DPRD Kabupaten/Kota bukan semata-mata pembagian kekuasaan (distribution of Power) dalam trias politika oleh montesque yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang masing-masing mempunyai kekuasaan yang terpisah dan independen, tetapi DPRD Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra kepala daerah berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun