[masterslider id=”51″]
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Wonogiri, Rusdiana didampingi Anggota Komisi I beserta perwakilan dari Bawaslu dan BPBD Kabupaten Wonogiri menerima Kunker Komisi I dan III DPRD Kabupaten Klaten di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri, Jum ‘at (6/3) terkait Persiapan Sistem Pengawasan Pilkada dan Penanggulangan Bencana.
Dalam sesi tanya jawab yang terjadi, Joko Kiswanto selaku Koordinator Divisi pengawasan Bawaslu Kab. Wonogiri menyampaikan bahwa Kabupaten Wonogiri saat ini berada dalam level sedang dalam kerawanan dimensi partisipasi pemilih. Sedangkan 2 Kabupaten di Jawa Tengah yang terindeks kerawanan Pilkadanya tinggi, yaitu Kabupaten Kendal dan Purworejo.
“Data ini kami peroleh dari survey titik kerawanan pemilu yang terkait dengan empat dimensi, yakni: konteks sosial politik, pemilu yang bebas dan adil, kontestasi dan partisipasi pemilih dan telah dilaksanakan Bawaslu dimulai sejak September 2019 yang melibatkan responden dari KPU, Kepolisian, Pemerintahan Daerah dan juga Wartawan media mainstream di setiap Kabupaten/kota.” jelas Joko Kiswanto.
Hasil yang diperoleh berupa data kemudian diolah oleh Tim Ahli Bawaslu RI untuk kemudian dikategorikan dalam tingkat kerawanan tinggi, sedang dan rendah.
Sementara itu, menanggapi adanya pertanyaan dari Komisi III DPRD Klaten terkait rekrutmen relawan tanggap bencana, Sri Sundoro dari BPBD menegaskan bahwa di Kab. Wonogiri tidak ada Pembentukan Relawan Tanggap Bencana. Beliau menyampaikan bahwa relawan-relawan yang ada saat ini, bahkan sudah ada sebelum BPBD berdiri.
“Hanya memang ada instruksi dari bapak Bupati untuk mewadahi relawan-relawan ini dalam suatu Forum tersendiri yang terbentuk pada tahun 2015 dan diikuti sekitar 25 lembaga kemanusiaan seperti PMI, SAR, MTA, dll yang dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi diantara lembaga kemanusiaan yang ada.” jelas Sri Sundoro.