- Version
- Download 9
- File Size 152.62 KB
- File Count 1
- Create Date 24/12/2024
- Last Updated 24/12/2024
PENGANTAR FGD I PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RAPERDA INISIATIF KOMISI I DPRD TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.
PENGANTAR FGD I PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RAPERDA INISIATIF KOMISI I DPRD TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.
PADA HARI KAMIS, TANGGAL 22 FEBRUARI 2024
- Pada dasarnya Ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat merupakan perwujudan dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara eksplisit dimuat dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945;
- Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Untuk itu Pemerintah kabupaten Wonogiri menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat namun dalam beberapa hal sudah tidak relevan untuk saat ini;
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Komisi I DPRD Kabupaten Wonogiri bermaksud melaksanakan penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda Inisiatif Komisi I DPRD tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 9 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, dengan didampingi Tenaga Ahli Akademisi dari PUSKHOD LP2M Universitas Negeri Semarang.
- Adapun konsep pelaksanaan kegiatan kajian diantaranya :
- FGD I dilaksanakan di kantor DPRD.
- Public Hearing, dilaksanakan di Kantor DPRD
- Studi banding dan Konsultasi.
- FGD II dilaksanakan di Kantor DPRD.
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RAPERDA INISIATIF KOMISI I DPRD TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.
