Akun DESNET

DPRD Kabupaten Wonogiri berikan lima poin rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Wonogiri Akhir Tahun Anggaran 2023. Rekomendasi tersebut tertuang dalam Keputusan DPRD yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri, Rabu 17 April 2024.Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Sriyono, S.Pd tersebut dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri, Wakil […]

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada Kamis, 30 Maret 2023. Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Jajaran Eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Rapat Paripurna penyampaian LKPJ ini merupakan bentuk kewajiban kepala daerah

Bertempat di Ruang Giri Manik Setda Kabupaten Wonogiri, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Sugeng Ahmady mewakili Ketua DPRD menyampaikan program kerja DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 dalam acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2024, Senin 16 Januari 2023. RKPD sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari RPJMD yang

Setelah melalui serangkaian pembahasan antara DPRD Kabupaten Wonogiri bersama Eksekutif, akhirnya 3 (tiga) Raperda disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Perda. Raperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2042 telah disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri pada hari Rabu, 21 Desember 2022. Sebelumnya Raperda tersebut telah selesai dibahas oleh

DPRD Kabupaten Wonogiri dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyetujui Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 Untuk dievaluasi Gubernur Jawa Tengah dalam Rapat Paripurna DPRD di Ruang Graha Paripurna, Selasa 15 November 2022. Persetujuan tersebut dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama yang ditandatangani Bupati Wonogiri dan Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri. Sebelumnya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri menyetujui Raperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi Gubernur Jawa Tengah dalam Rapat Paripurna DPRD yang dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 19 September 2022. Setelah mendengarkan laporan Badan Anggaran dalam membahas Raperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 dan penyampaian sikap akhir dari

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Salah satu bentuk pelaksanaan dari fungsi pembentukan perda yaitu menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati. Berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam

Setyo Sukarno Wakil Bupati Wonogiri, mewakili Bupati Wonogiri sampaikan Nota Pengantar LKPJ Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri, Senin 28 Maret 2022. Dalam Nota Pengantar disampaikan bahwa alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah pada periode tahun tertentu adalah Indek Pembangunan

[masterslider id=”91″] DPRD SETUJUI RAPERDA TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERDA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERDA Raperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri akhirnya disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin 31 Januari 2022. Lima Perda yang dilakukan pencabutan yaitu : 1. Perda Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. 2.