Kajian Hukum

Simpulan dari hasil pemetaan yang telah dijelaskan dalam kajian ini adalah sebagai berikut: 1. Kondisi eksisting pembiayaan kesehatan di Kabupaten Wonogiri masih sangat bergantung pada APBD, dimana bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok. […]

Simpulan dari hasil pemetaan yang telah dijelaskan dalam kajian ini adalah sebagai berikut: 1. Kondisi eksisting implementasi kerja sama daerah di Kabupaten Wonogiri hanya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan

Simpulan dari hasil pemetaan yang telah dijelaskan dalam kajian ini adalah sebagai berikut: 1. Kondisi eksisting pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri dari sisi permodalan masih bergantung pada penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri secara penuh karena konsekunsi bentuk hukum BUMD yang berupa Perumda. 2. Kendala pengelolaan Perusahaan Umum

Simpulan dari hasil pemetaan yang telah dijelaskan dalam kajian ini adalah sebagai berikut: 1. Kondisi eksisting implementasi pengelolaan jalan desa di Kabupaten Wonogiri adalah berdasarkan Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah. 2. Permasalahan pengelolaan jalan desa di Kabupaten Wonogiri adalah banyaknya kendaraan dengan tonase besar

Simpulan dari hasil pemetaan yang telah dijelaskan dalam kajian ini adalah sebagai berikut: 1. Fokus reformasi pengaturan perizinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kodifikasi jaminan hukum dengan penerapan SLA dan Fiktif Positif, reformasi perizinan dasar sebagai katalis FDI, dan Reformasi PMA. Selain hal tersebut kewenangan daerah