ABSTRAK

-

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri;

-

Dasar Hukum Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 24 Tahun 2024; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kabupaten Wonogiri No. 1 Tahun 2018.

-

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini diatur tentang tata beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonogiri. Peraturan ini mengatur materi dan tata cara pengaduan, mediasi, penjadwalan rapat dan sidang, verifikasi, keputusan, dan pelaksanaan keputusan.

CATATAN

:

-    Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Juni 2021

-   Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.